Santri Metropolis

Belajar Menjadi Bijak

Lembaga Pendidikan Zakat Perlu Jadi Perhatian Diknas

leave a comment »

Pengelolaan Zakat Belum Optimal

Lembaga Pendidikan Zakat Perlu Jadi Perhatian Diknas

top12.jpg
Fraksi-PKS Online: Pengelolaan zakat yang optimal dapat memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Lembaga yang konsen memberikan pendidikan dan pelatihan pengelolaan zakat perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah.

Saat menerima peserta pendidikan Institut Manajemen Zakat (IMZ) di Kantor FPKS DPR-RI, kemarin, Wakil Ketua FPKS Zulkieflimansyah menyatakan, sebenarnya bangsa Indonesia, khususnya umat Islam memiliki instrumen yang sangat baik untuk menye problem pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan. Sayangnya, zakat belum digarap secara serius.

“Kiprah teman-teman ke depan diharapkan mampu menyelesaikan masalah mendasar ini. Sehingga program pengentasan kemiskinan bisa diwujudkan,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Aan Rohana mengatakan, bila IMZ ingin memiliki prospek pendidikan yang bagus harus di bawah Depdiknas. Bila di bawah Depag, kata dia, anggarannya tidak akan mencukupi untuk menjadi Perguruan Tinggi yang memadai. “Tapi kita (Komisi X FPKS) siap mengadvokasinya,” ujar aleg asal Jakarta itu.

Hal serupa juga menjadi perhatian anggota Komisi Agama FPKS DH. Al Yusni. Diungkapkan Al Yusni, saat ini sedang dilakukan Revisi UU Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Dia menekankan perlunya perhatian khusus terkait beberapa pembahasan penting agar pengelolaan zakat bisa lebih baik.

Pertama, pasal yang berhubungan agar zakat bisa menjadin pengurang pajak. Agar ada rasa keadilan, khususnya bagi umat Islam beban pajak sebagai warga Negara terkurangi setelah menunaikan kewajibannya membayar zakat.”Ini juga terkait RUU Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 1 yang diharapkan zakat bisa menjadi pengurang pajak,” jelasnya.

Persoalan kedua, terkait badan pengelola zakat. Sistem badan pengelola zakat saat ini dianggap belum mapan dan terlalu mengandalkan personal para praktisi-praktisi zakat. Faktanya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) masih dikelola oleh praktisi zakat dari bermacam lembaga. Diperlukan sebuah badan independen pengelola zakat, yang statusnya sama dengan badan atau komisi lain di lembaga pemerintahan.

Ketiga, pengeloaan zakat tidak lagi dilakukan sebagai amal sosial, tetapi menjadi kewajiban warga Negara, yang wajib difasilitasi. Bentuknya, bila kelak dibentuk Dirjen Zakat, maka fungsinya sejajar dengan Dirjen Pajak. (mca)

Written by ukasbaik

September 16, 2007 at 2:30 pm

Posted in Hot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: